ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG – Sekretaris Komisi 3 DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman dalam keterangannya kepada media baru-baru ini mengatakan mencermati kondisi keuangan di Pemerintah Provinsi Jabar, dengan memperhatikan laporan kinerja pendapatan pada RAPBD Perubahan Tahun 2026 memang menjadi tantangan serius dalam rencana pelaksanaan program pembangunan tahun 2026,

Baca juga: Harapan Legislatif Jabar Pembangunan Jalan Sapaan-Majalaya Selesai Tepat Waktu

Persoalan yang dihadapi saat ini, dengan melihat draft catatan kondisi pendapatan, salah satunya penurunan target pendapatan dari Rp. 30,12 triliun menjadi Rp. 27,85 triliun dan penurunan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) dari 19,52  triliun menjadi Rp. 17,95 triliun.

Baca juga: Demi Tingkatkan Kualitas Pembangunan, Aspek Pemerataan Harus Jadi Perhatian

Persoalan berikutnya adanya pemotongan transfer dana dari pemerintah pusat, baik melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), 
Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Baca juga: Porprov Jabar 2026 Jadi Program Prioritas

" Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas, sehingga beberapa proyek prioritas terancam tertunda atau harus direalokasi" kata Heri.

Baca juga: Legislatif Jabar Jabar Dukung Penyelesaian Pembangunan SMAN 1 Cisalak Subang

Situasi tersebut jelas Heri menuntut Pemerintah Provinsi untuk melakukan inovasi fiskal dan penataan prioritas belanja.
Jawa Barat tidak bisa lagi terlalu bergantung pada transfer pusat dan harus memperkuat kemampuan daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

" Pemprov Jabar harus benar-benar cermat menata program dan berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian fiskal bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” jelas Heri Ukasah.

Menurut Heri Ukasah  pemotongan transfer keuangan daerah ini bukan sekadar kebijakan sepihak, tetapi bagian dari penyesuaian fiskal nasional. Pemerintah pusat saat ini tengah berupaya menjaga keseimbangan anggaran akibat meningkatnya kebutuhan pembiayaan nasional, subsidi energi, dan proyek infrastruktur strategis nasional.

Namun, dampaknya sangat terasa di daerah seperti Jawa Barat, yang memiliki populasi terbesar di Indonesia dan kebutuhan pembangunan yang tinggi.
Beberapa proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan provinsi, pengelolaan air bersih, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, harus diatur ulang jadwal pelaksanaannya karena keterbatasan kas daerah.

“Ketika transfer pusat menurun, daerah seperti Jawa Barat yang memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk besar tentu merasakan tekanan luar biasa. Pembangunan tidak boleh berhenti, tetapi kita harus pandai mencari alternatif pembiayaan,” jelas Heri.

Komisi 3 DPRD Jabar bersama Pemerintah Provinsi sambung Heri menyikapi kondisi itu nmendorong optimalisasi sumber PAD, baik dari pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Potensi PAD Jawa Barat sebenarnya masih besar, namun belum tergarap secara maksimal. Misalnya, dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, hingga pengelolaan aset produktif milik daerah yang masih banyak belum dimanfaatkan secara optimal.

“Selama ini PAD kita cukup besar, tapi belum sebanding dengan potensi yang ada. Kita perlu digitalisasi sistem pajak daerah, transparansi, dan sinergi lintas instansi agar kebocoran penerimaan bisa ditekan,” kata Heri

Hal lain yang harus dilakukan lanjut Heri adalah reformasi manajerial di tubuh BUMD Jawa Barat. BUMD, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penyumbang pendapatan, kerap menghadapi persoalan kinerja dan tata kelola.

“Kita ingin BUMD tidak sekadar bertahan hidup, tetapi mampu memberi kontribusi nyata pada pendapatan daerah. BUMD harus diarahkan menjadi pelaku bisnis strategis di sektor energi, pangan, dan pariwisata,” terang Heri.

Selain peningkatan pendapatan, strategi lain yang ditekankan DPRD Jabar sambung Heri adalah pengetatan belanja dan efisiensi program.

Pada  situasi keterbatasan fiskal, semua program pemerintah harus dievaluasi berdasarkan skala prioritas dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Program yang bersifat seremonial, proyek dengan output tidak jelas, atau kegiatan yang bisa ditunda harus dikaji ulang.
“Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak ekonomi dan sosial yang terukur. Kalau tidak, lebih baik direalokasi untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian, UMKM, dan infrastruktur dasar,” kata Heri.

DPRD Jabar bersama Badan Anggaran dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sambung Heri sedang mengkaji ulang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk memastikan efisiensi di seluruh sektor.

“DPRD Jabar mendorong pendekatan value for money. Jadi, bukan sekadar besar kecilnya anggaran, tapi seberapa efektif penggunaannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutup Heri(nr)

Bagikan: